Klien telah melakukan kegiatan usaha dalam bentuk perorangan dan omzet sudah diatas 4.eight miliar. Kami diminta untuk melakukan pendirian PT sampai dengan PKP. Kami juga membantu mengajarkan Klien untuk mengeluarkan e-Faktur.
Mengingat dalam mendirikan sebuah perusahaan ataupun cabang harus dilakukan secara baik dan benar. Baik kantor pusat dan cabang akan mendapatkan akta yang sudah ditunjuk sebagai kepala cabang di dalam PT.
Tidak semua pengusaha di negara kita memahami regulasi tentang pendirian PT yang terdiri dari persyaratan administrasi serta persyaratan yang lain. Jasa pendirian PT dapat membantu Anda mempersiapkan persyaratannya dengan lengkap serta mengurus prosesnya dalam waktu singkat.
Mulai dari persiapan pemilihan bentuk badan usaha (badan hukum/non badan hukum) serta konsultasi hukum terkait aspek korporasi untuk mengantisipasi dan meminimalisir risiko serta perubahan yang mungkin timbul di kemudian hari.
Memercayakan pengurusan pendirian PT pada biro jasa profesional menjamin Akta Pendirian PT yang diterbitkan sah dengan payung hukum yang jelas. Dengan demikian Anda jadi semakin yakin untuk merealisasikan berbagai rencana pengembangan bisnis, misalnya mencari Trader, dll.
Aspek legal adalah dasar dari kegiatan usaha Anda. Dengan memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku di Indonesia, Anda dapat menjalankan kegiatan usaha Anda sesuai dengan regulasi yang berlaku, Pri Business melalui konsultan-konsultan yang berpengalaman di bidangnya akan membantu memberikan bantuan sehubungan dengan persyaratan yang diperlukan, mulai dari penentuan nama perusahaan, kegiatan usaha, skala bidang usaha sampai dengan perusahaan Anda disetujui oleh Menteri Hukum dan HAM.
Sebaliknya, layanan pendirian PT akan dapat menyelesaikan semua proses secara efisien dalam waktu yang singkat oleh para stafnya yang berpengalaman.
Apalagi untuk pokok wajib pajak dan nomor pokok wajib pajak anda tidak perlu mengurusnya lagi, karena pihak kami akan melakukan hal tersebut. Mengingat anda jasa pembuatan PT tinggal terima jadi saja.
Adanya batasan-batasan pemilik PT dengan pengurusan PT. Dimana pemilik perusahaan hanya memberikan saran atau kritik untuk membangun perusahaannya atau bidang usaha tersebut.
Kalau ada hal-hal yang harus diubah, maka perubahan itu harus ditetapkan lagi dengan akta notaris sebagai tambahan akta notaris yang dahulu. Tambahan akta notaris ini harus mnedapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM. Setelah itu ditetapkan surat keputusan terakhir dari Kementerian Hukum dan HAM tentang akta pendirian Perseroan Terbatas yang bersangkutan.[1]
Pemerintah sesuai kewenangannya akan memberikan izin yang telah disetujui sebelum pelaksanaan tahap operasional dan/atau komersial
Kewajiban terbatas. Tidak seperti partnership, pemegang saham sebuah perusahaan tidak memiliki kewajiban untuk obligasi dan hutang perusahaan. Akibatnya kehilangan potensial yang "terbatas" tidak dapat melebihi dari jumlah yang mereka bayarkan terhadap saham.
Modal yang ditempatkan merupakan jumlah yang disanggupi untuk dimasukkan, yang pada waktu pendiriannya merupakan jumlah yang disertakan oleh para persero pendiri. Modal yang disetor merupakan modal yang dimasukkan dalam perusahaan. Modal bayar merupakan modal yang diwujudkan dalam jumlah uang. Prosedur pendirian[sunting
Pemerintah dapat bekerjasama dengan lembaga sertifikasi atau pihak ketiga lainnya yang telah diakreditasi pemerintah untuk melakukan verifikasi